• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Urgensi Revitalisasi Pengelolaan Jabodetabekjur

Lebih dari satu dasa warsa ini kita menjalani praktek pembangunan dalam payung kebijakan otonomi daerah (OTDA) yang tercermin pada lahirnya UU Nr. 22 Thn 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui oleh UU Nr. 32 Thn 2004.

Banyak Masalah Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga. Kok Bisa?

Pertanyaan diatas merupakan salah satu isu yang semakin menyita perhatian banyak pihak, khususnya dari kalangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Apa saja yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Silahkan simak pembahasannya oleh Banjamin Abdurahman dengan men-download secara gratis disini. File ini juga dapat diperoleh melalui email: info@lekad.org. Selamat menyimak. 

KERJASAMA PEMERINTAH & SWASTA DALAM ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM: PENGALAMAN KOTA ROTTERDAM

 Oleh: Adji Krisbandono
Rotterdam dikenal sebagai salah satu kota yang cukup penting dalam tatanan
perkotaan, tidak hanya dalam lingkup Belanda, tetapi juga di Eropa. Beberapa
keunggulan yang dimilikinya antara lain keberadaan pelabuhan internasional (Port of Rotterdam) yang menjadikan kota ini sebagai pintu gerbang serta pusat transportasi logistik dan kawasan industri.

Menjawab Implikasi OTDA & Tantangan Globalisasi Melalui Regionalisasi

Oleh Benjamin Abdurahman
Setelah satu dasa warsa pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) di Indonesia, permasalahan klasik seperti, kesenjangan pelayanan dan pembangunan, kemiskinan, ego lokal, tumpang tindih perencanaan masih saja menjadi isu-isu garapan utama pembangunan nasional kita.

Sejahterakan Wilayah Perbatasan Kita!

 Salah satu isu utama yang kini jadi hangat dibicarakan melalui media masa saat ini adalah ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Banyak pembahasan yang mengulas dari sisi politik diplomasi, sosial, ekonomi, lingkungan dan aspek lainnya. Kebetulan LEKAD pada tahun 2009 lalu berkesempatan melakukan kajian tentang potensi pembangunan wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, khususnya terkait Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang.

Berhasilkah Pembangunan Wilayah Tanpa Kerjasama Antar Daerah?

 Sungguh memprihatinkan, bila saat ini masih saja banyak kegiatan perbaikan dan pengembangan konsep pembangunan wilayah (apapun sektornya) yang masih hanya mengandalkan pendekatan teknis dengan payung pelaksanaan struktural. Artinya, konsep dan pelaksanaan kegiatan mengandalkan 'kekuatan' perundangan dan peraturan normatif yang berlaku dengan upaya perbaikan konsep teknis kontemporer.

Miskinnya Perhatian Kerjasama Daerah

Banyak Daerah, baik Kabupaten/Kota saat ini yang belum memasukan kerjasama wilayah sebagai salah satu instrumen strategis dalam konsep pembangunan daerahnya. Artinya, kerjasama kewilayahan belum dianggap sebagai pendekatan yang penting/prioritas dan membawa manfaat bagi pembangunan daerah secara nyata. Argumentasi dari pernyataan ini dapat dilihat pada aspek alokasi penganggaran di Daerah. Coba perhatikan disparitas alokasi APBD tahunan yang disediakan oleh Daerah terkait kerjasama wilayah.

Pasar Kerja Sama Barlingmascakeb

PELAKSANAAN pasar lelang forward komoditas agroregional manajemen Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Ke- bumen) periode XV pada Rabu, 15 Juli 2009 telah berhasil membukukan transaksi sebesar Rp 18,764 miliar.  

Transaksi tersebut di antaranya beras, jagung, cengkeh, kopi, gula kelapa, kentang, cabe, sayur-mayur, empon-empon, kacang tanah, kopra, minyak goreng, gabah, kencur dan kotoran kambing (bribil).  

Kegiatan Identifikasi Potensi KAD di Wilayah HoB - Kalbar

Memotret Potensi KAD di Wilayah HoB Kalbar
 Pada tanggal 21-23 Mei 2009 - tepatnya di Hotel Grand Mahkota Pontianak, WWF Indonesia dan LEKAD memfasilitasi kajian identifikasi potensi kerja sama antar daerah melalui sebuah workshop untuk wilayah terkait program Heart of Borneo (HoB) Kalimantan Barat. Wilayah ini meliputi Kabupaten Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu -  Provinsi Kalimantan Barat.

Workshop Balitbang Provinsi Jawa Tengah di Solo

Pada tanggal 12 Mei lalu, Balitbang provinsi Jawa Tengah yang kini dipimpin oleh Dr. Anung Sugihantono, MKes mengadakan workshop dalam rangka kajian tentang 'Regional Marketing for Regional Development Lessons-learnt  from SUBOSUKAWONOSRATEN' bertempat di gedung Bakorwil II Prov. Jateng Jl. Slamet Riyadi No. 1 Surakarta.

Sindikasikan konten

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics