• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Bappenas Kaji Isu-Isu Strategis Desentralisasi dan OTDA

Tampaknya permasalahan harmonisasi, sinkronisasi regulasi dan kebijakan masih perlu menjadi perhatian melalui penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dimasa mendatang. Hal ini terungkap pada FGD dengan tema: Isu-isu Strategis Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI pada tanggal 6 Juni 2018 di Hotel Aone, Jakarta.

Dalam rangka mencapai kekuatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu dilakukan berbagai terobosan penguatan kapasitas pada seluruh sektor pembangunan. Berbagai inovasi pembangunan daerah perlu di dorong yang di antaranya adalah melalui kerja sama daerah. Perwakilan LEKAD menegaskan kembali urgensi untuk mengaktualisasi pemahaman tentang Kerja sama Daerah seiring dengan perubahan yang ada dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kelemahan regulasi, kebijakan, perencanaan, kelembagaan/SDM selama ini ternyata tidak lepas pada lemahnya pemahaman konsep dasar tentang kerja sama daerah itu sendiri. Sektor publik yang biasa ‘bermain’ di dimensi pengelolaan struktural melalui kerja sama daerah harus siap untuk bekerja dengan pola kerja layaknya pada dimensi ‘nonstruktural’ dan ‘pasar’. Meng-copy paste berbagai pola pikir dan kerja sektor publik ke dimensi pengelolaan 'lain' ini dipastikan akan dihadapkan dengan kegagalan yang terprogram. Hal inilah yang sering ditemui pada sekian banyak kerja sama daerah yang hanya berhenti pada secarik MoU atau dokumen formal lainnya.

FGD yang diikuti oleh berbagai K/L ini merupakan bagian dari kegiatan Kajian Pendahuluan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan oleh Bappenas. Diharapkan input yang diberikan oleh para peserta dapat menjadi pertimbangan dan sekaligus memperkaya hasil kajian.   

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics