• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Landasan Hukum KAD

Landasan Hukum Terkait Implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Indonesia

Undang-Undang :

  1. UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
  2. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  3. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  4. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  5. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  6. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  7. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah
  8. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025

 
Peraturan Pemerintah :

  1. PP No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009
  2. PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  3. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  4. PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  5. PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
  6. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKKIP)
  7. PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  8. PP No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah

 
Keputusan Presiden :

  1. Keputusan Presiden (Kepres) No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 
Peraturan Menteri :

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007
  2. Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
  3. Permendagri No. 69 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan
  4. Permendagri No. 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah
  5. Permendagri No. 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

 
Di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada beberapa Surat Edaran

  1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 120/1730/SJ Tanggal 13 Juli 2005;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ Tanggal 8 November 2007.

 
 

Download File

Silahkan login atau daftar untuk dapat mendownload file disini.

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics