• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Menjawab Implikasi OTDA & Tantangan Globalisasi Melalui Regionalisasi

Oleh Benjamin Abdurahman
Setelah satu dasa warsa pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) di Indonesia, permasalahan klasik seperti, kesenjangan pelayanan dan pembangunan, kemiskinan, ego lokal, tumpang tindih perencanaan masih saja menjadi isu-isu garapan utama pembangunan nasional kita.
Disisi lain, tekanan globalisasi tiada henti menggempur dan menuntut kekuatan daya saing yang tidak mengenal batas administratif (kedaerahan), melainkan pada kekuatan kewilayahan (regional). Namun pada kenyataannya, praktek pembangunan kita masih saja berorientasi pada pola pikir kedaerahan dalam perencanaan dan aplikasi pembangunannya secara struktural. Hal ini bertentangan dengan tuntutan globalisasi dan kenyataan implikasi OTDA yang perlu dijawab dengan mengerahkan kekuatan kewilayahan atau regionalisasi dalam konteks sub-nasional. Kekuatan kewilayahan yang terbentuk berdasarkan sinergitas dari berbagai potensi daerah (inter-district networking) inilah yang mampu membentuk suatu kekuatan daya saing wilayah.

Kapankah jejaring pembangunan kewilayahan dapat terwujud, bila daerah masih berorientasi pada dominasi pola struktural perencanaan dan pembangunan? Kenyataan empirik telah memperlihatkan, bahwa kekuatan kewilayahan hanya dapat terwujud secara efektif melalui dukungan pola aliansi pembangunan antar daerah. Kedepan, kekuatan regionalisasi non-struktural (desentralistik) seperti inilah yang akan menjadi kunci penting keberhasilan pembangunan nasional.
Walaupun mulai banyak pihak yang telah memahami bahwa kekuatan kewilayahan harus dibangun melalui kekuatan riil dari bawah khususnya melalui pola kerjasama antar daerah (KAD), namun kebijakan pemerintah yang memberi jaminan tumbuhkembangnya strategi ini masih sangat minim.
Sungguh beruntung, contoh awal pemanfaatan dan aplikasi pendekatan regionalisasi desentralistik yang diharapkan mampu memperkaya strategi ketahanan pembangunan wilayah di Indonesia ini telah mulai dilakukan secara lebih intensif dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan konsep Regional Management di Indonesia yang juga dikembangkan oleh LEKAD telah digunakan di berbagai wilayah kerjasama antar daerah, a.l. BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen), SAPTA MITRA PANTURA (SAMPAN), 10 RM lain yang tersebar luas melalui fasilitasi Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) diseluruh nusantara.
Berikut adalah daftar 10 inisiatif Regional Management yang difasilitasi oleh KPDT sejak 2005 hingga saat ini:

Nama Regional Management  Jumlah Daerah
Lake Toba 7
Aksess 5
Kaukus Setara Kuat 5
Jang Hiang Bong 3
Jonjok Batur 3
Teluk Tomini 12
Teluk Bone 11
Teluk Papua 5
Wanua Mappatuo 5
Pulau Sumbawa 5

Melihat dinamika pembangunan saat ini dan mengantisipasi perkembangan kedepan, maka dibutuhkan peningkatan kepedulian berbagai komponen kunci pembangunan, seperti Partai Politik, Asosiasi/Lembaga Kemasyarakatan, Perusahaan Multi-Nasional, Perguruan Tinggi dan aktor pembangunan lainnya untuk mengefektifkan kekuatan strategis kewilayahan secara nasional yang didukung dengan kebijakan yang tepat.
Kekuatan kewilayahan yang berangkat dari solidnya komitmen kerjasama para pelaku yang terlibat didalamnya menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan demikian competitiveness wilayah yang dibutuhkan dapat terwujud karena sinergitas kebijakan, program dan potensi unggulan antar daerah telah terintegrasi dalam suatu mekanisme jejaring komunikasi dan koordinasi kewilayahan yang kuat.
Tantangan pemanfaatan pendekatan regionalisasi desentralistik, seperti Regional management saat ini masih dibayangi dengan rendahnya sosialisasi dan pemahaman konsep oleh para pemangku kebijakan baik ditingkat pemerintah maupun daerah. Kebijakan dan regulasi yang belum menciptakan iklim kondusif terhadap tumbuhkembangnya Regional Management menghambat secara otomatis daya saing kewilayahan. Berbagai kontaminasi pola konvensional-struktural berdampak kontra produktif terhadap praktek pembangunan kewilayahan partisipatif seperti yang dilakukan pada pola Regional Management.
Sesungguhnya kontaminasi pendekatan konvensional ini perlu diwaspadai layaknya virus yang menggrogoti efektifitas pelaksanaan Regional Management. Mulai dari pendekatan komunikasi (sosialisasi) awal kepada para pemangku kebijakan di daerah, pemanfaatan instrumen perencanaan sampai pada pemilihan struktur kelembagaan berpeluang terkontaminasi dengan paradigma struktural-direktif-formal yang tidak sesuai diterapkan pada pola pengelolaan jejaring. Berbagai azas kerjasama yang harus dipegang teguh sering terlanggar, karena minimnya kapasitas pembentukan, pengelolaan dan pengembangan. Disamping itu, baik pemerintah maupun provinsi juga memiliki berbagai keterbatasan yang menghambat fungsi pembinaan dan pengawasan.
Berbagai kendala seperti yang sudah disebutkan dan lainnya diatas, masih akan terus menghantui pemanfaatan pendekatan regionalisasi desentralistik dimasa mendatang. Perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam konteks kelembagaan, kebijakan dan individu merupakan upaya yang perlu dilakukan segera. Tanpa upaya yang serius dalam memperbaiki kondisi ini, maka pemanfaatan Kerjasama Antar Daerah sebagai salah satu pilar ketahanan daya saing nasional kita akan rapuh dan mudah tergilas dengan derasnya arus pasar global dan implikasi OTDA.
Berbagai lembaga tinggi negara, khususnya Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dapat bekerjasama dengan mitra pembangunan internasional (Lembaga Bantuan Teknis & Donor) yang memiliki pengalaman terbaik pelaksanaan Regional Management diluar negeri. Dari pengalaman-pengalaman internasional dapat diambil pelajaran berharga bagaimana pengelolaan wilayah secara inovatif dilakukan. Penyesuaian dengan situasi dan kondisi wilayah di dalam negeri tentu perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka perolehan efektifitas Regional Management kedepan.
BA/LEKAD/2010

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics