• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Miskinnya Perhatian Kerjasama Daerah

Banyak Daerah, baik Kabupaten/Kota saat ini yang belum memasukan kerjasama wilayah sebagai salah satu instrumen strategis dalam konsep pembangunan daerahnya. Artinya, kerjasama kewilayahan belum dianggap sebagai pendekatan yang penting/prioritas dan membawa manfaat bagi pembangunan daerah secara nyata. Argumentasi dari pernyataan ini dapat dilihat pada aspek alokasi penganggaran di Daerah. Coba perhatikan disparitas alokasi APBD tahunan yang disediakan oleh Daerah terkait kerjasama wilayah. Contohnya Kota Semarang pada tahun 2008 mengalokasikan 15 Milyar rupiah melalui mekanisme Hibah untuk Sepak Bola sedangkan untuk kerjasama wilayah KEDUNGSEPUR (Kab. Kendal, Kab & Kota Semarang, Kota Salatiga, Demak dan Grobogan) Pemkot ‘hanya’ menganggarkan sebesar 250 juta rupiah. Sebagai catatan, jumlah tersebut pun pada akhirnya dikembalikan ke kas daerah dengan alasan belum jelasnya pedoman dan aturan penganggaran dari Pusat. Hal yang serupa juga terjadi pada Daerah terkait kerjasama KEDUNGSEPUR lainnya. Keadaan seperti ini merupakan salah satu potret tentang lemahnya kemampuan dan kesadaran daerah tentang urgensi kerjasama wilayah.
Mengapa hal ini dapat terjadi? Pada kunjungan Tim Bappenas (Sept ‘09) dalam rangka kajian konsep Metropolitan di wilayah KEDUNGSEPUR yang dilakukan oleh Suryono Herlambang, ST, MSc (UNTAR-Jakarta) dan Dr. Ir. H. Ery Supriyadi, R. MT (IKOPIN-Bandung) merekam adanya keragaman persepsi daerah tentang konsep kerjasama wilayah itu sendiri. Hal ini disampaikan dalam suatu kesempatan diskusi dengan Benjamin Abdurahman (LEKAD) pada tanggal 11 September 2009 lalu di Semarang. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa daerah-daerah terkait masih mengalami kesulitan dalam upayanya untuk menyepakati pelaksanaan ‘kegiatan bersama yang saling menguntungkan’. Kelemahan pada keberadaan ‘Visi Bersama’ mengakibatkan lemahnya ikatan kerjasama kewilayahan yang telah diformalisasikan dalam Rencana Tata Ruang ini.
Sesungguhnya gambaran diatas merupakan potret dari miskinnya pemahaman Daerah akan manfaat kerjasama kewilayahan yang mengakibatkan lemahnya komitmen untuk sungguh-sungguh merealisasikannya. Hal ini juga diperparah dengan miskinnya kebijakan, program dan pengelolaan Pusat dan Provinsi terhadap Daerah yang sungguh-sungguh dapat mendorong tumbuhkembangnya kerjasama antar daerah secara efektif dan berkelanjutan. (BA/Lekad)

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics