• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Urgensi Revitalisasi Pengelolaan Jabodetabekjur

Lebih dari satu dasa warsa ini kita menjalani praktek pembangunan dalam payung kebijakan otonomi daerah (OTDA) yang tercermin pada lahirnya UU Nr. 22 Thn 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui oleh UU Nr. 32 Thn 2004. Selama itu pula perhatian kita masih banyak tertuju pada produk-produk kebijakan yang lahir melalui pola formal-struktural disemua lini pembangunan. Konsekuensinya adalah bahwa produk kebijakan seperti ini bermuara pada bentuk pengelolaan yang struktural-hirarkis.

 Dalam konteks pembangunan wilayah sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa bentuk pengelolaan yang struktural-hirarkis ini memiliki kelemahan klasik, yaitu pada aspek koordinasi, komunikasi dan kerjasama pembangunan disetiap sisi pelaksanaannya. Akibatnya, tumpang-tindih dan disparitas program/kegiatan tetap menghantui setiap perencanaan dan aplikasi pembangunan wilayah. Ada yang beranggapan hal ini sudah sewajarnya terjadi, karena permasalahan tersebut memang sudah menjadi konsekuensi logis yang melekat pada produk kebijakan formal-struktural (khususnya yang mengacu pada: UU berikut petunjuk teknis pelaksanaanya). Lihat saja yang terjadi di berbagai negara maju, terbukti tidak bisa lepas dari isu kesenjangan, mis-koordinasi dan mis-pengelolaan. Namun apa yang membuat permasalahan tersebut terasa kecil dan cenderung tidak signifikan dalam praktek pembangunannya di negara maju? Bentuk inovasi pembangunan wilayah apa saja yang dilakukan oleh kelompok negara-negara yang tergolong berhasil dalam mengelola pembangunannya? Adakah rahasia lain, disamping mereka telah mahir dan cerdas menggunakan produk kebijakan formal-struktural yang kental dengan karakter good governance? Adakah rahasia kunci sukses yang belum banyak kita dengar dan pahami?

Kebijakan Kerjasama Daerah di Indonesia

Payung hukum utama kerja sama daerah seperti telah diutarakan diatas terdapat pada UU 32 Tahun 2004. Bisa dibayangkan PP tentang pembagian urusan baru terbit melalui PP 38 Tahun 2007 bersamaan dengan petunjuk pelaksanaan tata cara kerjasama daerah yang juga lahir melalui PP 50 di Tahun 2007. Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaannya baru lahir melalui Permendagri 22 & 23 Tahun 2009. Ketenangan (baca kepastian hukum) daerah dalam mengalokasikan anggaran baru diperoleh melalui Pedoman Penyusunan APBD di tahun 2011. Melihat kondisi ini, maka bisa terbaca betapa lemahnya regulator memberikan perhatian pada ‘kerjasama daerah’ sebagai salah satu instrumen pembangunan.

Kerjasama Daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks ‘urusan’ Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam PP 38 Tahun 2007. Tepatnya dipembagian kewenangan melalui urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum pada beberapa sub-bidang dibawahnya. Dari kaca mata kebijakan jelas sudah, bahwa kerjasama (atau kerja sama menurut penulisan di perundangan dan peraturan), khususnya kerjasama daerah hanya merupakan sebuah pendekatan dan bukan sebuah ‘urusan’ tersendiri yang memiliki nilai strategis sebagai instrument pelayanan publik dan pengelolaan pembangunan. 

Setelah lahirnya PP 50 Tahun 2007 yang kemudian diikuti beberapa petunjuk teknis pelaksanaannya yang terkait seperti a.l. Permendagri 69/2007, Permendagri 22/2009 & Permendagri 23/2009 ternyata belum mampu memberikan dampak optimal terhadap perkembangan kerjasama daerah dan khususnya kerjasama antar daerah (KAD) kewilayahan secara menyeluruh, termasuk JABODETABEKJUR.

Simak tulisan lengkapnya (PDF File) dibawah ini...

SisipanUkuran
Urgensi Revitalisasi JABODETABEKJUR.pdf246.29 KB

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics