• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Wakatobi Dambakan Perbaikan Mendasar Pengelolaan Sampah

 

Sebagai salah satu destinasi prioritas nasional, Wakatobi dituntut untuk memiliki kapasitas dasar pengembangan kepariwisataan yang mumpuni. Kekayaan bahari yang sudah terkenal pada skala dunia perlu dijaga kelestariannya tanpa mengesampingkan penguatan pada aspek kesejahteraan masyarakat lokal yang telah lama hidup secara bersahabat dengan kearifan lokalnya. Namun seiring dengan perkembangan dan tuntutan perubahan yang ada, maka masyarakat Wakatobi juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan serius, seperti persoalan sampah. Hal ini terungkap dalam diskusi pada FGD yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata RI melalui Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Khabib Suwayah pada tanggal 24 November 2017 di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi (Sultra). Penyebaran sampah plastik yang tidak terkendali, baik di destinasi pariwisata ditingkat desa hingga pada pusat-pusat pelayanan telah menjadi keprihatinan banyak pihak. Selain permasalahan lingkungan tersebut, masyarakat juga menyoroti beberapa isu lain yang membutuhkan perhatian para pemangku kebijakan, diataranya adalah perbaikan regulasi/kebijakan (program kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dalam konteks kelautan, kemudahan usaha pariwisata, perijinan dan retribusi), peningkatan SDM (diantaranya, pelatihan yang relevan, penyediaan sekolah kepariwisataan, penggalian aspek sejarah), Infrastruktur dan aksesibilitas (jalan menuju ODTW, jaringan internet, transportasi antar pulau, penerbangan dari dan ke Wakatobi). H Rusdin selaku Asisten 1 Sekda Pemkab Wakatobi dalam sambutannya menegaskan pentingnya sektor pariwisata untuk Wakatobi, mengingat andil komoditas tambang dan minyak yang cenderung semakin menurun. Pada tahun 2020 dari sektor pariwisata Wakatobi ditargetkan akan mengambil porsi PDRB sebesar 20%. Pada diskusi yang melibatkan berbagai unsur pemkab, swasta, masyarakat, akademisi dan media ini membahas berbagai aspek terkait tata kelola pariwisata di Wakatobi, khususnya juga mengkaji konsep model bisnis inklusif pariwisata. Seluruh input dari kegiatan FGD ini akan menjadi bahan kajian lebihlanjut oleh Tim Tenaga Ahli Kemenpar untuk perbaikan pedoman pelaksanaan tata kelola destinasi yang berkelanjutan ke depan. 

 

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics