• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch

Geliat Kepulauan Buton Membangun Daya Saing Pariwisata

Keindahan alam, kekayaan sejarah serta budaya telah melekat pada Kepulauan Buton sebagai salah satu destinasi wisata penuh pesona menakjubkan. Aksesibilitas yang cukup memadai - baik darat, laut dan udara - ke kota Baubau sebagai destinasi sekaligus hub untuk menuju berbagai destinasi di lingkup kepulauan Buton tentunya sangat menunjang arus transportasi dan distribusi. Peluang pengembangan destinasi ini sudah selayaknya diikuti dengan kesiapan amenitas dan atraksi yang memadai. Peluang pengembangan amenitas telah ditangkap pula oleh pelaku usaha, seperti Zenith Hotel yang tidak lama lagi akan siap melayani para wisatawan dengan pelayanan primanya.

Di sisi lain, penguatan atraksi perlu menjadi perhatian seluruh pihak agar kekuatan kepariwisataan berkelanjutan dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Situs bersejarah tidak layak dijadikan sekedar tontonan, namun sebagai cerminan jati diri dengan nilai-nilai luhur yang patut dilestarikan. Arti penting konservasi situs-situs bersejarah yang tersebar di kepulauan Buton perlu dipahami seluruh pihak layaknya ‘menjaga permata intan ketika dicanai’. Dengan demikian nilai-nilai budaya yang memberi keunikan dapat terjaga dan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri. 

Melalui program NSLIC (Nation National Support for Local Investment Climates  (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED) sebuah  proyek  kerja sama antara Pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dan Pemerintah Canada melalui GAC (Global Affairs Canada) telah difasilitasi sebuah inisiasi kerja sama antardaerah (KAD) yang mengambil pariwisata sebagai faktor perekat KAD di Kepulauan Buton. Inisiasi KAD kepulauan Buton yang juga didampingi secara intens oleh Pemprov Sultra melalui Biro Kerjasama dan Publikasi meliputi berbagai unsur multi-stakeholders yang berasal dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara dan Wakatobi.

Pada kesempatan kunjungan lapangan, khususnya ke kota Baubau, kabupaten Buton dan Buton Selatan sebuah tim yang terdiri dari unsur ASITA, PHRI, Komunitas Kreatif, Pemda terkait, dan Pemprov Sultra telah memotret berbagai aspek yang relevan untuk membangun KAD Pariwisata Kepulauan Buton yang berdaya saing. Selain telaah aspek 3A (Akses, Amenitas, dan Atraksi) turut diperhatikan pula aspek lain, seperti Industri, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, khususnya terkait pemberdayaan perempuan. Ownership yang kuat terhadap inisiasi KAD Kepulauan Buton perlu terus dijaga agar keberlanjutan dan konsistensi kerjasama dapat terwujud. Untuk itu pemberdayaan para champions di daerah yang menjadi ujung tombak sekaligus motor pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu kunci keberhasilan program. Hal ini dibuktikan dengan tindaklanjut kegiatan yang dilakukan oleh (1) ASITA yang melanjutkan pemotretan ke Buton Utara dan Buton Tengah, (2) kelompok kreatif lintas daerah yang mengadakan pertemuan dan membahas peluang KAD Kepulauan Buton bagi industri kreatif (tgl 25 Okt 2018), dan (3) dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang melihat peluang untuk mengintegrasikan programnya agar intervensinya semakin tepat sasaran dan sinergis dengan kebutuhan pengembangan pariwisata di Kepulauan Buton (4) PHRI dan Dispar Prov. Sultra bid. Pengembangan SDM akan melakukan pelatihan pelayanan prima dan courtesy for hospitality untuk masyarakat sekitar obyek wisata dengan penyediaan sertifikat atas nama PHRI untuk para peserta.

Antusiasme dari para pelaku kunci pembangunan menjadi modal penting untuk mewujudkan KAD Kepulauan Buton yang efektif. Di era persaingan global saat ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak biasa dan berani. Pola aliansi pembangunan antardaerah yang mengedepankan kolaborasi lintas pelaku dan sektor dipastikan selaras dengan budaya dan jati diri nusantara yang mengedepankan gotong royong dan musyawarah. Geliat yang tampak pada inisiasi KAD di kepulauan Buton memperlihatkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya membangun jejaring pembangunan daerah. Hal ini dapat menginspirasi daerah-daerah yang memiliki kesamaan karakter ataupun kebutuhan. Sungguh disayangkan apabila modal sejarah, dan sosial-budaya yang telah mengakar dan dapat menjadi pondasi bagi komunikasi dan koordinasi pembangunan wilayah ini tidak digunakan sebagai pendekatan strategis pembangunan daerah. Di sisi lain, melalui pembinaan Pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri diharapkan tersedia rambu-rambu regulatif dan kebijakan yang dapat mengayomi pelaksanaan KAD yang lebih berdaya dan tepat guna.    

 

 

 

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics