• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch
September 18, 2015

Inisiasi pembentukan Kelompok Kerja Lokal Pariwisata (KKLP) Palembang yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata melalui Program DMO telah memiliki tim kerja yang bertugas menghantarkan kepada kelembagaan yang legitimate. Hal ini terungkap pada kegiatan stakeholder meeting yang diselenggarakan pada tanggal 17 s/d 18 September 2015 di Palembang melalui koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Irene Camelyne Sinaga dalam sambutannya menyampaikan dukungannya terhadap komitmen para perwakilan pelaku usaha dan masyarakat serta Pemerintah Kota Palembang, khususnya...

September 16, 2015

kadisIntegrasi dan sinergitas pembangunan yang efektif dimaklumi membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan lintas sektor, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah a.l. akan mendorong pemanfaatan platform komunikasi pembangunan lintas pelaku. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yuel Tenggara pada pembukaan  kegiatan convergence meeting Keberlanjutan Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tanjung Puting.  Melalui program DMO yang telah difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata sejak 2011 diharapkan terjadi penguatan kapasitas daya saing destinasi. Saat ini DMO Tanjung...

September 08, 2015

ft brsm minutGeliat dan upaya penguatan kapasitas kelembagaan pariwisata di berbagai daerah semakin tampak di penghujung kwartal tahun 2015. Hal ini dapat diamati dengan telah terbentuknya Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) di 9  Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang masuk dalam wilayah program DMO (Destination Management Organization) Kementerian Pariwisata RI. Dalam kesempatan fasilitasi DMO Bunaken di Minahasa Utara pada tanggal  7 September 2015 di Tiwoho, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Femmy A.M. Pangkerego menyampaikan harapannya untuk melakukan percepatan pembentukan FTKP di Kabupaten Minahasa Utara. Platform...

September 04, 2015

oneng kota tuaKapan kita dapat menikmati dan membanggakan Kota Tua Jakarta sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia? Tampaknya pertanyaan ini akan segera terjawab seiring dengan komitmen para pemangku kepentingan dan stakeholders Kota Tua Jakarta yang ditunjukan dalam acara Stakeholders Meeting pada acara proses pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata Kota Tua yang diselenggarakan pada tanggal 2 s/d 3 September 2015 di Hotel Redtop Jakarta. Dalam sambutannya, Asisten Deputi Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenpar Oneng Setya Harini menyambut baik berbagai inisiatif yang telah dilakukan dan sekaligus...

Agustus 26, 2015

ft brsmPangandaran sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki  latarbelakang sejarah kepariwisataan yang panjang.
Sebelum pemekarannya pada tahun 2012, Pangandaran yang sudah menjadi salah satu kawasan wisata primadona yang saat itu masuk ke wilayah administratif Kabupaten Ciamis. Kini Pangandaran sedang berbenah memperkuat kapasitas kelembagaan dan perencanaan tata kelola pariwisatanya yang ditandai dengan terbentuknya Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Pangandaran yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Pangandaran. Forum ini diisi oleh berbagai komponen masyarakat, pemda dan pelaku usaha. Pada tanggal 25 s/d 26...

Agustus 21, 2015

sekda bangliKabupaten Bangli di provinsi Bali telah memiliki jejak historis kepariwisataan yang panjang. Sejak tahun 1920 kawasan ini telah mulai dikenal (Gregor Krause dari Jerman) dan telah banyak dikunjungi oleh wisatawan asing. kadis par bangliDemikian catatan kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bangli Wayan Adnyana (foto: Kanan) dalam keterangannya pada acara Destination Management Organization (DMO) Danau Batur pada tanggal 20 Agustus di Kintamani, Bali. Pada sambutannya Sekda Kab. Bangli I Giri Putra...

Agustus 16, 2015

Saat ini Program Destination Management Organization (DMO) yang dirintis oleh Kemenpar sejak 2011 telah memiliki 25 kawasan binaan yang tersebar dari Aceh (Sabang) hingga Papua (Raja Ampat).  Dalam perjalanannya, terjadi transformasi dan peningkatan (scalling up) kelembagaan dari pemberdayaan Kelompok Kerja Lokal (KKLP) yang juga dikenal dengan Local Working Group (LWG) ke dalam bentuk Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP). Sesungguhnya keberadaan FTKP merupakan salah satu indikator penguatan kapasitas kelembagaan untuk tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di kawasan destinasi. Oleh sebab itu, dukungan terhadap inisiasi pembentukan dan keberlanjutan FTKP perlu mendapat perhatian khusus. Apakah dukungan Kemenpar dapat berupa insentif penganggaran kepada...

Agustus 14, 2015

oneng Bagaimana membangun kerja sama lintas sektor yang efektif dalam konteks tata kelola pembangunan kewilayahan tetap menjadi salah satu sentral perhatian  dari berbagai institusi nasional dan daerah. Permasalahan klasik seperti tumpang-tindih kebijakan, disparitas-, salah sasaran pembangunan menjadi alasan kuat dari urgensi pemanfaatan pola koordinasi yang lebih inovatif dan efektif. Salah satu upaya Pusat, khususnya dibawah Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata untuk melakukan terobosan  dalam konteks tata kelola kawasan destinasi adalah melalui Program Destination Management Organization (DMO)....

Agustus 12, 2015

dirjen admin kwlyhnKementerian Dalam Negeri RI, khususnya melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan terus melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama daerah,sesuai dengan salah satu acuan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini digarisbawahi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Agung Mulyana (foto kanan) dalam pertemuan audiensi yang dilakukan oleh Pembina LEKAD, Andi Mukhsin (foto kiri) dan Direktur Eksekutif LEKAD, Benjamin Abdurahman di Jl. Merdeka Utara – Jakarta pada hari rabu, 12 Agustus 2015. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan merupakan...

Agustus 07, 2015

ft brsm pangandaranPenetapan Pangandaran sebagai kawasan strategis, dan sekaligus sebagai salah satu pusat pertumbuhan pariwisata di Jawa Barat menuntut berbagai terobosan inovatif pembangunan. Oleh sebab itu, memperkuat kapasitas kelembagaan yang mampu mengakselerasi pengembangan kepariwisataan, khususnya dalam koteks tata kelola destinasi menjadi mutlak dilakukan. ani jabarHal tersebut disampaikan oleh Kabid Kepariwisataan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jawa Barat, Ani Ismariani, M.Hum dalam sambutannya pada acara ‘...

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics