• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch
Juli 23, 2016

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Indonesia keberadaannya di Indonesia perlu dibubarkan. Hal ini ini disebabkan PHI hanya ada di Propinsi, Penyelesaiannya lama, Biaya mahal. Putusan PHI tidak responsive, hanya ada kalah dan menang tanpa memperhatikan rasa keadilan bagi buruh. Keputusan hanya  mendasarkan pada kepastian dan norma hukum. Hal ini disampaikan DR. Hj. Siti Kunarti, SH, MHum (Provenda) dalam Ujian Promosi Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajahmada, Selasa (19/7) di Fakultas Hukum UGM.

Provenda, mendapatkan predikat Sangat Memuaskan dalam mempertahankan Disertasi “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam sistemPeradilan Di Indonesia”...

Juni 03, 2016

Menyikapi kebutuhan daerah untuk terus melakukan penguatan dan percepatan pembangunan daerah, khususnya melalui pengembangan kepariwisataan maka Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung  (STPB) tak henti melakukan terobosan. Salah satu upaya ini tercermin pada kegiatan Field Project Study 2016 yang dilakukan oleh Tim Peneliti Mahasiswa STPB Semester VI dengan fokus kajian Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Pulau Camba Cambang & Sekitarnya, Kabupaten Pangkajene & Kepulauan (Pangkep) di Sulawesi Selatan.  Pembahasan hasil kajian yang berlangsung pada tanggal 1 Juni 2016 dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pariwisata...

Mei 27, 2016

Salah satu komponen utama keberhasilan kerjasama antardaerah terletak pada aspek kepemimpinan. Demikian salah satu kesimpulan hasil pertemuan lintas SKPD yang membahas KAD SERAGON yang terselenggara melalui kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPM-PT) Banten di Hotel Ratu Bidakara, Serang pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Badan BKPM-PT Banten Babar Suharso dihadiri berbagai unsur yang berasal dari SKPD di lingkup Provinsi Banten, Kabupaten dan Kota Serang serta Cilegon. Pada kesempatan tersebut disampaikan status terkini tentang KAD SERAGON yang telah dirintis sejak sekitar 3 tahun...

Mei 11, 2016

Pada tanggal 5 s/d 7 Mei 2016 telah berlangsung Indonesia Investment Week 2016 di arena PRJ Kemayoran Jakarta. Seperti pada kegiatan sejenis yang setiap tahun sering dilakukan, masing-masing daerah peserta menampilkan potensi dan gambaran peluang investasi. Berkaca pada pengalaman pameran investasi yang dilakukan dan cenderung telah menjadi ritual tahunan ini, maka daerah perlu meninjau kembali efektifitas pelaksanaan konsep “pemasaran daerah” yang selama ini dilakukan. Keberhasilan marketing di sektor publik membutuhkan langkah-langkah inovatif yang berorientasi pada aspek efektifitas dan efisiensi. Kinerja sebuah kegiatan pemasaran harus dapat terukur,...

Mei 03, 2016

Percepatan pembangunan yang kini sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mendapat perhatian dari berbagai negara, khususnya dari Eropa seperti Belgia, Belanda dan Jerman. Penjajakan dalam mengembangkan kerjasama ini difokuskan dalam rangka merealisasikan pembangunan di berbagai wilayah, seperti 10 destinasi pariwisata prioritas dan berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin dengan Business Consultant dari Bavaria, Jerman Norbert Kehl pada tanggal 2 Mei 2016 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut...

Mei 02, 2016

Untuk Desa Maju, Tenteram & Sejahtera

“Gemah Ripah Loh Jinawi’ secara sederhana diartikan untuk wilayah dengan kesuburan yang membawa kemakmuran, sedangkan ‘Tata Tentrem Kerta Raharja’ dapat digambarkan sebagai sebuah wilayah yang Tertib, Tenteram dan Sejahtera. Namun dalam pembahasan disini, Gemah Ripah Loh Jinawi dipahami sebagai gambaran pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara luas. Dengan demikian sumber daya yang dimaksud dapat berupa potensi pertambangan, perikanan darat dan laut, energi terbarukan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kesuburan tanah – khususnya pada paradigma pembangunan agraris - atau bahkan potensi SDA yang semula menjadi tumpuan pemberdayaan bukanlah satu-satunya prasyarat perolehan kemakmuran. Di era persaingan global dan semakin...

April 29, 2016

Semangat menggalang penguatan aliansi pembangunan melalui kerja sama antardaerah RATUBANGNEGORO (Kabupaten Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro) kembali menyeruak. Dalam acara yang dilaksanakan oleh Pemkab Bojonegoro dan di dukung oleh Tim LEKAD pada tanggal 27 & 28 April 2016 di Hotel Griya Dharma Kusuma - Bojonegoro telah dibahas berbagai isu strategis dalam rangka penguatan kapasitas kerja sama di keempat daerah. Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Yayan Rohman (kedua dari kiri) dihadiri oleh berbagai unsur SKPD dari daerah terkait kerjasama RATUBANGNEGORO, khususnya dari dinas Pariwisata dan Kesehatan. Pada kesempatan itu disampaikan pula...

April 25, 2016

Geliat intervensi pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan, khususnya melalui kebijakan pengembangan destinasi prioritas nasional disambut gembira oleh daerah. Hal ini terekam dalam stakeholder meeting yang terselenggara melalui program asistensi tata kelola destinasi pariwisata oleh Kementerian Pariwisata pada tanggal 25 April 2016 di Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu locus pengembangan destinasi prioritas nasional saat ini tertantang untuk memanfaatkan peluang dan sekaligus melakukan berbagai terobosan dan penguatan kapasitas seoptimal mungkin. Anggota Tim Percepatan Pengembangan Destinasi...

April 22, 2016

tj lesung

Bertepatan dengan ditetapkannya kebijakan tentang 10 Destinasi Prioritas Nasional oleh pemerintah, maka KEK Tanjung Lesung dan sekitarnya yang termasuk diantaranya harus segera berbenah. Dengan demikian, menghimpun berbagai potensi menjadi kekuatan endogen destinasi  menjadi sebuah keniscayaan. Penguatan komunikasi, kerja sama dan koordinasi lintas pelaku dan sektor untuk menghasilkan sinergitas pembangunan yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan pariwisata ke depan. Untuk itu, keberadaan sebuah platform komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi stakeholder dalam bentuk Forum Tata kelola Pariwisata (FTKP) Tanjung...

April 09, 2016

Penyusunan dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu  tergolong baru bagi banyak Daerah. Pada PWTJM misalnya, merupakan penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokok PWTJP selama 5 (lima) tahun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh sebab itu PWTJMD merupakan lampiran RPJM Daerah yang perlu dipersiapkan dengan baik.

Dalam rangka mensukseskan PWT maka LEKAD telah mempersiapkan tim tenaga ahli yang telah dibekali Skenario PWT (SPWT) sebagai tools perencanaan PWT sesuai kebutuhan di daerah. Selain melalui pola...

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics