• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch
April 05, 2016

Antusiasme untuk mendorong pembangunan melalui pengembangan pariwisata semakin kentara di beberapa daerah. Keterlibatan lintas sektor dan pelaku yang mengiringi kegiatan pariwisata diyakini mampu menjadi penggerak bagi penguatan kesejahteraan ekonomi yang lebih berkeadilan dan lingkungan berkelanjutan. Hal ini terekam dalam rapat konsultasi yang dipimpin oleh Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat Oneng Setya Harini yang membahas upaya ‘Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Teluk Cenderawasih’, pada Senin tanggal 4 April 2016 di kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta.

...
Maret 30, 2016

Saat ini ada 277 daerah (9 provinsi dan 268 kab/kota) sedang menyusun RPJMD yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Seiring dengan penyusunan RPJMD tersebut wajib pula disusun dokumen perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu. Hal ini sesuai arahan Permendagri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT). Keterpaduan lintas sektor dan pelaku dimaklumi sebagai salah satu kunci sukses pembangunan daerah. Disisi lain, konsep pembangunan perwilayahan telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Dalam rangka mensukseskan kebutuhan penyusunan PWT di daerah, maka LEKAD telah menyediakan tools perencanaan Skenario PWT yang praktis, ekonomis dan efektif. Setiap daerah yang akan menyusun PWT melalui pola swakelola...

Maret 23, 2016

Semakin banyak daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai motor pertumbuhan kesejahteraan di wilayahnya. Kali ini Pangandaran melalui penegasan Jeje Wiradinata selaku Bupati di saat pelantikannya pada tanggal 17 Februari 2016 di Bandung, Jawa barat. Perubahan kebijakan ini akan semakin menekankan pentingnya aspek tata kelola dalam pengembangan destinasi di Pangandaran. Pada acara kick off - stakeholder meeting Penguatan Tata Kelola Destinasi Pangandaran tanggal 22 Maret 2016 di Bandung, Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat  Oneng Setya Harini menyampaikan harapannya agar Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP)...

Maret 14, 2016

Arah kebijakan baru pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah ditekankan kembali oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw  (foto: tengah) dalam acara stakeholder meeting DMO Bunaken pada tanggal 10 Maret 2016 di Manado. Disampaikan, bahwa program pariwisata menjadi prioritas karena merupakan sektor strategis dan dipandang lebih efisien dalam mendatangkan keuntungan bagi Sulut dibanding dengan sektor pertambangan yang lebih banyak mendatangkan permasalahan. Oleh sebab itu, sinkronisasi program yang dilakukan stakeholders terkait diharapkan kedepan dapat lebih bersinergi lagi.  Melalui program asistensi Tata Kelola Destinasi...

Februari 29, 2016

Jumlah wisatawan di Belitung melesat tajam sejak tahun 2008 hingga 2012, yaitu dari 50.501 menjadi 111.163. Informasi tentang peningkatan kunjungan sekitar 100% ini disampaikan oleh Susanto selaku Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Belitung dalam kegiatan stakeholder meeting pada tanggal 25 Februari 2016 di Tanjung Pandan. Acara yang dibuka oleh Oneng Setya Harini selaku Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat Kemenpar mendiskusikan berbagai isu strategis pengembangan Belitung sebagai destinasi pariwisata. Persaingan untuk menarik wisatawan, investasi dan tenaga kerja terampil...

Januari 19, 2016

Tahun 2016 Kemenpar telah menetapkan 10 destinasi prioritas nasional yang menjadi fokus upaya penguatan daya saing yang diharapkan akan diiringi dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara nasional. Kawasan yang dimaksud adalah Danau Toba (SUMUT), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jateng), Bromo-Tengger-Semeru (Jatim), Mandalika (Bali), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara) dan Labuan Bajo (NTT).  Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman (foto kiri) menggarisbawahi urgensi penguatan tata kelola destinasi dalam rangka...

Januari 07, 2016

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, maka Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah meluncurkan system Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi (software).

lukmanSistem yang diberi nama  SISKEUDES ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan pada tahun 2015. Penggunaan aplikasi tersebut diberlakukan untuk seluruh Desa dengan penerapannya secara bertahap di mulai tahun 2016 ini. Untuk itu seluruh Kepala Daerah telah diminta untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapannya. Lebih lanjut, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset...

Desember 22, 2015

Ibarat satu batang lidi tentu rapuh dan mudah dipatahkan, namun bila banyak dan diikat bersama dalam satu kesatuan yang kokoh maka akan menjadi kuat dan lebih berdaya guna. Berbagai keterbatasan dan kendala pembangunan  di daerah saat ini semakin terasa melalui persaingan tingkat global. Dalam menghadapinya dipastikan daerah tidak mampu bekerja sendiri. Walaupun setiap daerah memiliki keunggulan, namun tetap saja membutuhkan dukungan sinergitas lintas sektor dan pelaku dalam konteks internal maupun external. Dengan demikian membangun jejaring kerja sama  antardaerah secara kewilayahan menjadi salah satu...

Desember 07, 2015

Tantangan penguatan daya saing pariwisata ke depan dihadapkan dengan berbagai kendala klasik di berbagai wilayah nusantara, seperti keamanan, SDM, sarana prasarana, promosi, dan sebagainya. Kolaborasi pembangunan lintas pelaku dan sektor  dengan demikian menjadi salah satu kunci sukses menghadapi tantangan  peningkatan daya saing  yang berkelanjutan dan berkeadilan.  Salah satu upaya yang dilakukan oleh para champions yang berasal dari unsur masyarakat, pelaku usaha dan unsur pemerintah kabupaten Pulau Morotai adalah inisiasi pembentukan Kelompok Kerja Lokal (KKLP) atau yang juga dikenal sebagai Local Working Group (LWG) dalam...

November 16, 2015

Semangat kerja sama lintas sektor dan pelaku untuk mewujudkan daya saing pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tapanuli Utara tampak pada acara workshop yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2015 di Tarutung. Kegiatan yang difasilitasi oleh Kemenpar melalui program asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah kabupaten, pelaku usaha, masyarakat, akademisi dan media. Salah satu keputusan penting yang diperoleh adalah terbentuknya tim perumus pembentukan Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP) Tapanuli Utara yang ditanda tangani bersama sebagai ungkapan komitmen para pihak yang terkait. Tim perumus pembentukan FTKP yang...

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics