• Bahasa Indonesia
  • English
  • Deutsch
April 25, 2016

Geliat intervensi pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan, khususnya melalui kebijakan pengembangan destinasi prioritas nasional disambut gembira oleh daerah. Hal ini terekam dalam stakeholder meeting yang terselenggara melalui program asistensi tata kelola destinasi pariwisata oleh Kementerian Pariwisata pada tanggal 25 April 2016 di Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu locus pengembangan destinasi prioritas nasional saat ini tertantang untuk memanfaatkan peluang dan sekaligus melakukan berbagai terobosan dan penguatan kapasitas seoptimal mungkin. Anggota Tim Percepatan Pengembangan Destinasi...

April 22, 2016

tj lesung

Bertepatan dengan ditetapkannya kebijakan tentang 10 Destinasi Prioritas Nasional oleh pemerintah, maka KEK Tanjung Lesung dan sekitarnya yang termasuk diantaranya harus segera berbenah. Dengan demikian, menghimpun berbagai potensi menjadi kekuatan endogen destinasi  menjadi sebuah keniscayaan. Penguatan komunikasi, kerja sama dan koordinasi lintas pelaku dan sektor untuk menghasilkan sinergitas pembangunan yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan pariwisata ke depan. Untuk itu, keberadaan sebuah platform komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi stakeholder dalam bentuk Forum Tata kelola Pariwisata (FTKP) Tanjung...

April 09, 2016

Penyusunan dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu  tergolong baru bagi banyak Daerah. Pada PWTJM misalnya, merupakan penjabaran arah kebijakan dan sasaran pokok PWTJP selama 5 (lima) tahun dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh sebab itu PWTJMD merupakan lampiran RPJM Daerah yang perlu dipersiapkan dengan baik.

Dalam rangka mensukseskan PWT maka LEKAD telah mempersiapkan tim tenaga ahli yang telah dibekali Skenario PWT (SPWT) sebagai tools perencanaan PWT sesuai kebutuhan di daerah. Selain melalui pola...

April 05, 2016

Antusiasme untuk mendorong pembangunan melalui pengembangan pariwisata semakin kentara di beberapa daerah. Keterlibatan lintas sektor dan pelaku yang mengiringi kegiatan pariwisata diyakini mampu menjadi penggerak bagi penguatan kesejahteraan ekonomi yang lebih berkeadilan dan lingkungan berkelanjutan. Hal ini terekam dalam rapat konsultasi yang dipimpin oleh Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat Oneng Setya Harini yang membahas upaya ‘Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Wilayah Teluk Cenderawasih’, pada Senin tanggal 4 April 2016 di kantor Kementerian Pariwisata, Jakarta.

...
Maret 30, 2016

Saat ini ada 277 daerah (9 provinsi dan 268 kab/kota) sedang menyusun RPJMD yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Seiring dengan penyusunan RPJMD tersebut wajib pula disusun dokumen perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu. Hal ini sesuai arahan Permendagri Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT). Keterpaduan lintas sektor dan pelaku dimaklumi sebagai salah satu kunci sukses pembangunan daerah. Disisi lain, konsep pembangunan perwilayahan telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Dalam rangka mensukseskan kebutuhan penyusunan PWT di daerah, maka LEKAD telah menyediakan tools perencanaan Skenario PWT yang praktis, ekonomis dan efektif. Setiap daerah yang akan menyusun PWT melalui pola swakelola...

Maret 23, 2016

Semakin banyak daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai motor pertumbuhan kesejahteraan di wilayahnya. Kali ini Pangandaran melalui penegasan Jeje Wiradinata selaku Bupati di saat pelantikannya pada tanggal 17 Februari 2016 di Bandung, Jawa barat. Perubahan kebijakan ini akan semakin menekankan pentingnya aspek tata kelola dalam pengembangan destinasi di Pangandaran. Pada acara kick off - stakeholder meeting Penguatan Tata Kelola Destinasi Pangandaran tanggal 22 Maret 2016 di Bandung, Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat  Oneng Setya Harini menyampaikan harapannya agar Forum Tata Kelola Pariwisata (FTKP)...

Maret 14, 2016

Arah kebijakan baru pemerintah provinsi Sulawesi Utara telah ditekankan kembali oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw  (foto: tengah) dalam acara stakeholder meeting DMO Bunaken pada tanggal 10 Maret 2016 di Manado. Disampaikan, bahwa program pariwisata menjadi prioritas karena merupakan sektor strategis dan dipandang lebih efisien dalam mendatangkan keuntungan bagi Sulut dibanding dengan sektor pertambangan yang lebih banyak mendatangkan permasalahan. Oleh sebab itu, sinkronisasi program yang dilakukan stakeholders terkait diharapkan kedepan dapat lebih bersinergi lagi.  Melalui program asistensi Tata Kelola Destinasi...

Februari 29, 2016

Jumlah wisatawan di Belitung melesat tajam sejak tahun 2008 hingga 2012, yaitu dari 50.501 menjadi 111.163. Informasi tentang peningkatan kunjungan sekitar 100% ini disampaikan oleh Susanto selaku Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab. Belitung dalam kegiatan stakeholder meeting pada tanggal 25 Februari 2016 di Tanjung Pandan. Acara yang dibuka oleh Oneng Setya Harini selaku Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata & Pemberdayaan Masyarakat Kemenpar mendiskusikan berbagai isu strategis pengembangan Belitung sebagai destinasi pariwisata. Persaingan untuk menarik wisatawan, investasi dan tenaga kerja terampil...

Januari 19, 2016

Tahun 2016 Kemenpar telah menetapkan 10 destinasi prioritas nasional yang menjadi fokus upaya penguatan daya saing yang diharapkan akan diiringi dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara nasional. Kawasan yang dimaksud adalah Danau Toba (SUMUT), Tanjung Kelayang (Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Borobudur (Jateng), Bromo-Tengger-Semeru (Jatim), Mandalika (Bali), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara) dan Labuan Bajo (NTT).  Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman (foto kiri) menggarisbawahi urgensi penguatan tata kelola destinasi dalam rangka...

Januari 07, 2016

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, maka Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah meluncurkan system Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi (software).

lukmanSistem yang diberi nama  SISKEUDES ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan pada tahun 2015. Penggunaan aplikasi tersebut diberlakukan untuk seluruh Desa dengan penerapannya secara bertahap di mulai tahun 2016 ini. Untuk itu seluruh Kepala Daerah telah diminta untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapannya. Lebih lanjut, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset...

 

Design & Development by Teramatics
Clicky Web Analytics